KUA-PPAS 2027 Disepakati, Jabar Bidik Tuntas Pendidikan hingga Rutilahu
KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (5/8/2026).
Kesepakatan itu menjadi pijakan awal dalam penyusunan APBD Jawa Barat 2027. Dalam rangkaian agenda yang sama, Pemprov Jabar juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama layanan transportasi dengan DAMRI dan Big Bird sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan mobilitas masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kebijakan anggaran 2027 diarahkan untuk menyelesaikan layanan dasar yang berdampak langsung pada kehidupan warga. Fokus tersebut mencakup pendidikan, akses listrik, konektivitas infrastruktur, hingga penanganan rumah tidak layak huni.
Dedi mengatakan sektor pendidikan menjadi program prioritas yang akan dirampungkan. Pemerintah daerah menargetkan sekolah-sekolah di Jawa Barat berada dalam kondisi layak serta didukung layanan pendidikan yang semakin merata.
“2027 kan tinggal ngelanjutin pendidikan. Sekolah-sekolah di Jabar semua sudah dalam keadaan baik, layanan dasar pendidikan terselesaikan,” ujar Dedi.
Di bidang elektrifikasi, Pemprov Jabar menargetkan masyarakat yang belum menikmati akses listrik dapat terlayani seluruhnya pada 2027. Dedi menyebut jumlah warga yang sebelumnya belum mendapatkan aliran listrik mencapai sekitar 500.000 orang dan kini tersisa sekitar 80.000 orang.
Pembangunan jalan pun tetap menjadi perhatian dalam arah kebijakan anggaran tahun depan. Konektivitas jalan nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah dan mempermudah warga menjangkau layanan pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi.
Dedi menekankan infrastruktur harus memberi manfaat konkret, termasuk memastikan anak-anak tidak lagi menghadapi hambatan akses menuju sekolah dan kendaraan ambulans dapat menjangkau permukiman warga.
Selain itu, penyelesaian program rutilahu juga ditetapkan sebagai sasaran utama. Pemprov Jabar dan DPRD berkomitmen mengarahkan kebijakan fiskal 2027 untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta memperkuat kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Jawa Barat.
