Pemprov Jawa Barat Raih Terbaik I PPD 2026, Dedi Mulyadi Tekankan Inovasi di Tengah Keterbatasan Anggaran
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih predikat Terbaik I dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 untuk kategori pemerintah provinsi tingkat nasional. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
PPD 2026 tidak hanya ditempatkan sebagai ajang penghargaan bagi pemerintah daerah. Kementerian PPN/Bappenas menjadikan penghargaan tersebut sebagai instrumen evaluasi sekaligus pembelajaran untuk melihat kualitas perencanaan, kinerja pembangunan, dan inovasi daerah.
Tahun ini, PPD mengusung tema “Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Prioritas Nasional di Daerah”. Bappenas menegaskan hasil penilaian diharapkan dapat diterjemahkan pemerintah daerah menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan agar semakin selaras dengan prioritas nasional.
Rachmat Pambudy mengatakan pembangunan nasional pada dasarnya merupakan agregasi dari pembangunan daerah. Karena itu, perencanaan pembangunan perlu memiliki keterhubungan mulai dari tingkat provinsi hingga wilayah yang lebih kecil.
Selain memberikan apresiasi, Bappenas berharap praktik baik yang ditemukan dalam proses penilaian PPD dapat dibagikan dan direplikasi oleh daerah lain. Dengan demikian, penghargaan tidak berhenti sebagai pencapaian administratif, tetapi menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya inovasi dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, keterbatasan sumber daya tidak semestinya menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Karena wilayah dengan keterbatasannya akan memicu inovasi. Untuk apa? Inovasi untuk memberikan pelayanan publik memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Dedi.
Ia menjelaskan, Pemprov Jawa Barat terus mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Di sektor pendidikan, pemerintah daerah berupaya menambah jumlah sekolah, ruang kelas baru, serta tenaga pendidik.
Sementara pada sektor infrastruktur, perhatian diarahkan pada penyediaan jalan yang baik, penerangan jalan umum atau PJU, serta pemasangan CCTV yang terhubung untuk mendukung pelayanan dan keamanan masyarakat.
Dedi juga menyinggung sektor kesejahteraan sosial, khususnya sanitasi dan perumahan. Salah satu kebijakan yang disorot adalah peningkatan anggaran perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) dari sebelumnya Rp17,5 juta menjadi Rp40 juta per unit.
Menurut Dedi, peningkatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui intervensi pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar.
Ke depan, Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan perluasan perlindungan tenaga kerja. Pemerintah provinsi berencana memperluas jaminan asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal, termasuk petani dan nelayan, dengan sasaran hingga 5,7 juta jiwa.
Capaian PPD 2026 tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi pembangunan Jawa Barat. Secara nasional, PPD 2026 diikuti 38 provinsi, 334 kabupaten, dan 86 kota. Hasil penilaian PPD juga dimanfaatkan dalam penyusunan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Daerah.
