SADA JABAR Integrasikan Data Warga, Program Pemerintah Dibidik Lebih Tepat Sasaran
KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADA JABAR) untuk mengintegrasikan berbagai data sektoral sebagai dasar penyusunan program yang lebih tepat sasaran.
Aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat tersebut memadukan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data pembangunan daerah. Data yang dihimpun mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, sosial, dan kependudukan.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pemerintah membutuhkan gambaran kondisi masyarakat secara detail sebelum menentukan bentuk penanganan. Data tersebut bahkan harus dapat ditelusuri berdasarkan Nomor Induk Kependudukan dan alamat warga.
“Untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pengangguran, untuk kemiskinan, diketahui by NIK, by address. Kita tahu kedalaman,” ujar Herman dalam Forum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat se-Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (3/9/2026).
Menurut Herman, pendekatan berbasis data menyerupai proses diagnosis medis. Pemerintah harus mengetahui persoalan secara tepat agar program, bentuk intervensi, dan sasaran penerima manfaat tidak keliru.
SADA JABAR akan digunakan untuk mendukung penyelesaian sejumlah persoalan prioritas, mulai dari anak tidak sekolah, kematian ibu dan bayi, tuberkulosis, pengangguran, hingga kemiskinan. Sistem tersebut juga diharapkan mencegah tumpang tindih program serta memudahkan pemantauan progres penanganan.
Transformasi digital ini turut diarahkan untuk menghubungkan masyarakat dengan pelayanan pemerintah sepanjang siklus kehidupan, sejak kelahiran, pendidikan, memasuki dunia kerja, mengembangkan usaha, hingga pensiun.
Berbagai dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, NIK, Kartu Identitas Anak, dan pembaruan kartu keluarga, ditargetkan dapat diproses secara cepat melalui layanan digital. Meski demikian, pelayanan langsung di desa dan kecamatan tetap disediakan bagi warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
Kepala Diskominfo Jawa Barat Adi Komar menambahkan, data SADA JABAR dapat membantu perangkat daerah serta pemerintah desa dan kelurahan mengetahui warga yang sudah, sedang, atau belum memperoleh penanganan.
Pemprov Jawa Barat menargetkan sistem tersebut menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, murah, mudah, baik, dan aman.
