Kolaborasi KLH, UNOPS dan IPB Dorong Konservasi Terumbu Karang di Bangka Belitung
BANGKA BELITUNG – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), United Nations Office for Project Services (UNOPS), dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University memperkuat kolaborasi dalam menjaga ekosistem terumbu karang di Indonesia.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar pada 26–29 Agustus 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan The Strategic Action Programme for the South China Sea and Gulf of Thailand in Indonesia (SCS SAP), sebuah program yang berfokus pada keberlanjutan ekosistem terumbu karang di tengah meningkatnya tekanan lingkungan.
Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut KLH/BPLH, Drs Sayid Muhadhar, MSi, berharap pelatihan menjadi stimulus untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi daerah. Dampaknya diharapkan dapat dirasakan langsung dalam upaya perlindungan dan keberlanjutan terumbu karang di Kepulauan Bangka Belitung.
Kepala PKSPL IPB University, Prof Yonvitner, menekankan perlunya terobosan dalam pengelolaan perairan pesisir. Menurutnya, pendekatan adaptif dan holistik perlu diterapkan dengan memadukan kepentingan ekologi serta kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.
Pengelolaan berbasis masyarakat yang mengakomodasi pemanfaatan ganda atau multiple use dinilai dapat menjadi pilihan untuk menjaga fungsi kawasan konservasi tanpa mengabaikan ketergantungan warga terhadap sumber daya pesisir.
Koordinator Penanggung Jawab Nasional Program SCS SAP, Drs Heru Waluyo Koesworo, MCom, menambahkan bahwa kerusakan lingkungan di kawasan Laut China Selatan telah berdampak terhadap perairan Indonesia. Pelatihan tersebut diharapkan memperluas partisipasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan program lanjutan.
Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah dan lembaga teknis dari berbagai kabupaten, mulai dari Bappeda, DKP, DLHK, UPT Konservasi DKP hingga Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru. Kolaborasi lintas sektor tersebut diperlukan agar perlindungan pesisir tidak berjalan secara parsial, melainkan melalui kebijakan dan tindakan yang terkoordinasi.
